Ketika Demokrasi Menyerupai Komunisme Politik

 

Ketika Demokrasi Menyerupai Komunisme Politik

Oleh: Tarmidinsyah Abubakar (goodfathers)

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dijaga oleh dua kutub utama: pemerintah dan oposisi.

Keduanya ibarat dua sayap yang menjaga keseimbangan arah bangsa. Pemerintah menjalankan kebijakan, oposisi mengawasi dan mengingatkan. Bila salah satu sayap hilang, pesawat demokrasi akan jatuh — dan rakyatlah yang menanggung akibatnya.

Namun kini kita harus berani jujur menatap kenyataan:

ketika semua partai politik bersatu di dalam pemerintahan, maka secara prinsip kita sedang memasuki wilayah komunisme politik.

---

🟥 Komunisme Politik: Monopoli Kekuasaan

Dalam sistem komunis, hanya ada satu partai tunggal yang memegang seluruh kekuasaan negara.

Tidak ada oposisi, tidak ada ruang bagi kritik yang dianggap membahayakan “stabilitas”.

Partai menjadi sumber ideologi, arah kebijakan, bahkan ukuran moral rakyat.

Jika kita amati struktur kekuasaan di negara-negara demokrasi yang kehilangan oposisi, pola itu perlahan muncul:

semua partai mendukung penguasa, kebijakan diklaim “atas nama rakyat”,

dan kritik dianggap tidak nasionalis.

Inilah bentuk lain dari komunisme politik — tanpa menyebut dirinya komunis.

⚖️ Demokrasi Bukan Sekadar Banyak Partai

Banyak orang salah paham. Mereka mengira demokrasi berarti “semakin banyak partai semakin demokratis.”

Padahal bukan jumlah partai yang menentukan, melainkan fungsi keseimbangan politik.

Bila semua partai memilih duduk bersama penguasa tanpa oposisi,

maka demokrasi hanya tinggal baju luar — sedang isinya sudah menjadi sentralisasi kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir elite.

Di situ rakyat kehilangan suara alternatif.

Kritik dimatikan dengan kata “kita semua sudah satu barisan”.

Padahal justru dari perbedaan pendapatlah lahir kebijaksanaan publik yang sehat.

🇮🇩 Indonesia dan Bayangan Komunisme Politik

Sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi, ketika Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya dipimpin Prabowo Subianto akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintahan Indonesia Hebat,

sebenarnya di saat itu pula Indonesia kehilangan oposisi sejatinya.

Semua kekuatan politik besar masuk ke lingkar kekuasaan.

Parlemen kehilangan fungsi kontrol.

Media politik berbalik menjadi corong pemerintah.

Rakyat dibiarkan tanpa pengimbang ide, tanpa alternatif arah kebijakan.

Secara ideologi Indonesia memang bukan komunis,

tapi secara struktur kekuasaan dan praktik politik,

ia berjalan menuju pola monopoli kekuasaan ala partai tunggal.

🧠 Kesimpulan

> Demokrasi adalah keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan.

Meniadakan oposisi berarti membunuh demokrasi.

Maka ketika seluruh partai politik bergabung dalam satu barisan kekuasaan,

itulah tanda bahwa komunisme politik telah mengambil bentuk baru —

bukan dengan simbol palu arit, tetapi dengan bendera koalisi besar yang menelan semua perbedaan.

Dan saat itulah rakyat harus sadar:

 Indonesia sedang menuju pemerintahan tanpa koreksi —

dan tanpa koreksi, kekuasaan pasti berubah menjadi penindasan.

Seri artikel tentang kommunisme ini terdiri dari 5 tulisan, jika tidak ada kendala akan saya terbitkan demi pencerahan rakyat.

Sbb :

1. Seri 2: “Koalisi Besar dan Matinya Kritik Publik”

2. Seri 3: “Demokrasi Tanpa Rakyat: Saat Politik Jadi Pasar Kekuasaan”

3. Seri 4: “Oposisi sebagai Nafas Bangsa”

4. Seri 5: “Kemandirian Politik Aceh dalam Bayangan Pusat”