Ini Narasi Tak Penting Jgn Dibaca, Doa atau Tindakan? Fenomena Politik Simbolik di Indonesia

by goodfathers

Di tengah dinamika politik Indonesia, sering kita menyaksikan fenomena yang tampak paradoksal: masyarakat memuja simbol, tetapi substansi yang nyata sering diabaikan. Salah satu contohnya adalah praktek politik berbasis “ritual dan doa”.

Beberapa tokoh, termasuk imam besar, memposisikan diri sebagai penggerak kebaikan politik. Mereka berdoa untuk rakyat, membagikan pesan-pesan spiritual, dan terlihat aktif di media. Di permukaan, ini terlihat mulia—imam sudi berdoa untuk kebaikan politik Indonesia. Namun, ketika kita menelisik lebih dalam, muncul pertanyaan penting: apakah doa saja cukup untuk membangun bangsa dan melindungi rakyat?

Menurut pengamatan saya, fenomena ini justru merupakan penyakit nyata dalam politik Indonesia. Mengapa? Karena doa tidak menggantikan pengetahuan dan tindakan nyata. Seseorang bisa berdoa setiap hari, tetapi tanpa memahami ilmu politik, tata kelola pemerintahan, atau strategi pembangunan negara, doa tersebut hanya menjadi simbol kosong. Lebih parah lagi, masyarakat yang melihat ini sering terpesona oleh tampilan ritual—mengira bahwa doa sudah setara dengan tindakan nyata. Akibatnya, rakyat tidak belajar berpikir kritis, sementara figur simbolik itu tampak hebat dan berkontribusi.

Penyakit ini bukan sekadar soal agama atau spiritualitas. Ini soal pengalihan perhatian publik: masyarakat digiring untuk fokus pada hal yang terlihat suci dan mengagumkan, sementara kompetensi dan tanggung jawab nyata diabaikan. Seorang pemimpin, imam, atau tokoh masyarakat seharusnya memahami ilmu politik bernegara, mempelajari strategi membangun bangsa, dan baru kemudian menampilkan kontribusinya kepada masyarakat. Tanpa itu, doa hanyalah hiasan, bukan solusi.

Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan masalah sistemik: budaya politik simbolik di Indonesia. Simbol lebih dihargai daripada substansi. Pamer ritual lebih efektif menarik simpati daripada menyelesaikan masalah nyata rakyat. Dan masyarakat, yang kadang minim literasi politik, sering terjebak dalam “kesan” daripada fakta.

Untuk mengubah paradigma ini, dibutuhkan dua hal:

1. Pendidikan politik yang nyata kepada masyarakat, agar rakyat bisa menilai tokoh berdasarkan tindakan, bukan simbol.

2. Tanggung jawab figur publik—termasuk tokoh agama—untuk mempelajari dan menguasai ilmu negara, bukan hanya fokus pada doa atau simbol.

Indonesia butuh pemimpin yang mampu berpikir kritis, memahami tata kelola negara, dan mengambil tindakan nyata. Doa boleh jadi bagian dari motivasi, tapi tanpa kemampuan praktis dan pengetahuan yang memadai, doa akan tetap menjadi ritual kosong di mata rakyat yang sadar.

Fenomena ini adalah peringatan: rakyat tidak boleh dibodohi oleh simbol. Mereka harus didorong untuk menilai substansi, bukan sekadar tampilan. Hanya dengan itu, doa dan niat baik bisa diiringi oleh tindakan nyata, dan bangsa ini bisa bergerak ke arah yang lebih cerdas dan berdaya.