Jangan Dibaca Bukan Hiburan, Demokrasi Partai ala Indonesia vs Amerika: Oligarki vs Konvensi

 

Demokrasi Partai ala Indonesia vs Amerika: Oligarki vs Konvensi

Di atas kertas, Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi. Tapi kalau kita kupas ke dalam, khususnya dalam sistem partai politik, wajah sebenarnya lebih dekat ke oligarki daripada demokrasi.

1. Indonesia: Ketua Umum adalah Raja

Struktur partai di Indonesia berbentuk piramida terbalik. Semua jalur keputusan berakhir pada satu orang: Ketua Umum.

Tidak peduli seberapa cerdas kader, seberapa tinggi elektabilitas, tanpa restu Ketua Umum, seseorang tak punya jalan.

Pemecatan anggota DPR, pergantian pimpinan daerah, hingga penentuan capres-cawapres, semua ditentukan oleh tanda tangan satu orang.

Partai bukan milik rakyat, tapi milik keluarga, dinasti, atau sekelompok elite yang membiayai partai.

Hasilnya, demokrasi di Indonesia hanya seremonial lima tahun sekali, di mana rakyat disuruh memilih nama yang sudah ditentukan Ketua Umum.

2. Amerika: Konvensi sebagai Panggung Rakyat

Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika memiliki mekanisme konvensi nasional.

Kandidat presiden tidak ditunjuk oleh Ketua Umum (karena jabatan itu bahkan tidak ada seperti di Indonesia), tapi ditentukan melalui proses panjang:

Pemilihan pendahuluan (primaries) di tiap negara bagian.

Delegasi dari hasil primaries berkumpul dalam konvensi nasional untuk memilih kandidat final.

Artinya, rakyat bisa mendorong tokoh baru tanpa harus tunduk pada satu orang.

Donald Trump (2016) contohnya. Dia bukan elite lama partai, tapi karena rakyat dan basis konstituennya kuat, ia bisa memenangkan konvensi.

3. Oligarki vs Demokrasi Internal

Di Indonesia, uang dan kedekatan dengan Ketua Umum lebih penting daripada dukungan rakyat.

Di Amerika, dukungan rakyat dan mesin konvensi adalah penentu. Elite partai boleh tidak suka, tapi kalau suara rakyat di primaries menang, tokoh itu tetap jadi kandidat.

4. Dampaknya ke Politik Nasional

Indonesia: Pemimpin nasional lahir dari kompromi elite partai, bukan dari suara rakyat murni. Itu sebabnya presiden bisa jauh dari aspirasi rakyat, tapi dekat dengan kepentingan oligarki.

Amerika: Presiden lahir dari proses panjang yang menguji popularitas, kapasitas, dan strategi sejak primaries. Demokrasi internal partai relatif lebih sehat, sehingga rakyat punya saluran nyata.

5. Solusi untuk Indonesia

Kalau mau demokrasi sejati, partai di Indonesia harus buang sistem Ketua Umum. Gantikan dengan:

Konvensi partai terbuka yang melibatkan kader dan simpatisan.

Mekanisme primaries di tingkat daerah sampai nasional.

Batasi jabatan pengurus partai, agar tidak ada dinasti atau “pemilik” partai.

Selama partai masih dikuasai oleh Ketua Umum, rakyat hanya jadi penonton demokrasi, bukan pelaku.