Jangan Baca, Berbahya, Prabowo Minta DPR Berpihak ke Rakyat, Tapi Partai Masih Otoriter

 

Oleh : goodfathers

Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menekankan agar DPR benar-benar berpihak kepada rakyat. Pesan ini terdengar ideal, namun ada satu persoalan mendasar yang jarang dibicarakan: bagaimana mungkin DPR bisa mewakili rakyat, jika partai politik tempat mereka bernaung masih dikuasai secara otoriter?

Di Indonesia, hampir semua partai masih menganut sistem “ketua umum tunggal” yang sangat dominan. Ketua umum bisa menentukan siapa yang duduk di DPR, siapa yang dipecat, bahkan siapa yang naik menjadi menteri. Dengan model ini, anggota DPR secara praktis lebih tunduk kepada ketum partai dibanding kepada konstituennya.

Akibatnya, suara rakyat kerap tersisih. Anggota DPR tidak berani berbeda pandangan karena khawatir dicoret dari daftar pencalonan pada pemilu berikutnya. Demokrasi internal nyaris absen, padahal partai politik adalah jantung dari demokrasi itu sendiri.

Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin melihat DPR yang kuat dan pro-rakyat, maka reformasi partai politik adalah langkah awal yang tidak bisa ditunda. Demokrasi internal harus diwajibkan:

Pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka, bukan ditentukan oleh lingkaran kecil elite.

Keputusan strategis partai harus melibatkan mekanisme musyawarah yang transparan.

Anggota DPR dilindungi dari intervensi sepihak ketum partai dalam menjalankan mandat rakyat.

Tanpa perubahan fundamental ini, imbauan Presiden hanya akan menjadi jargon. DPR akan tetap sibuk melayani elite partai, sementara rakyat kembali menjadi penonton.