LOBI BUKAN KEKUATAN POLITIK, HANYA BENTUK LAIN DARI MEMINTA

 LOBI BUKAN KEKUATAN POLITIK, HANYA BENTUK LAIN DARI MEMINTA

Jika Aceh memilih jalan demokrasi, maka kekuatan Aceh seharusnya terletak pada sistem, hukum, posisi tawar politik, dan kesadaran rakyat. Bukan pada kedekatan pribadi dengan penguasa di Jakarta.

Masalahnya, politik Aceh hari ini sering terjebak pada keyakinan bahwa hubungan baik dengan pusat adalah solusi bagi semua persoalan daerah. 

Seolah-olah masa depan Aceh bergantung pada seberapa dekat gubernur dengan presiden, bukan pada seberapa kuat rakyat mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan hak-haknya.

Padahal ada perbedaan besar antara meminta dan berunding.

Meminta bergantung pada belas kasihan.

Berunding bergantung pada posisi tawar.

Meminta menunggu kemurahan hati.

Berunding menuntut hak berdasarkan kekuatan politik.

Ketika gubernur lebih sibuk menjaga kenyamanan hubungan dengan pusat daripada memperkuat posisi Aceh, maka yang terjadi adalah politik lobi. 

Dan politik lobi pada dasarnya adalah politik ketergantungan.

Hari ini Aceh meminta.

Besok Aceh menunggu.

Lusa Aceh berharap.

Tetapi Aceh tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan hasil akhirnya.

Akibatnya, persoalan besar seperti migas, kewenangan daerah, pembangunan ekonomi, dan masa depan otonomi hanya menjadi bahan pembicaraan elite, sementara rakyat terus diminta bersabar menunggu hasil lobi yang tidak pernah jelas ujungnya.

Ingat !!!

Demokrasi seharusnya membuat pemimpin tunduk kepada rakyat.

Namun ketika pemimpin lebih bergantung kepada pusat daripada kepada rakyat yang memilihnya, maka demokrasi kehilangan maknanya.

Pemimpin daerah bukanlah bawahan rakyat Jakarta.

Pemimpin daerah seharusnya menjadi wakil rakyat Aceh dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.

Karena itu, kekuatan Aceh tidak akan lahir dari kedekatan dengan kekuasaan pusat. 

Kekuatan Aceh hanya akan lahir ketika rakyat berani memperkuat demokrasi, mengawasi pemimpinnya, dan menuntut agar hak-hak daerah diperjuangkan sebagai hak, bukan sebagai pemberian.

Sebab dalam politik, yang terus meminta akan selalu berada di bawah.

Sedangkan yang memiliki posisi tawar akan duduk sejajar dalam perundingan.

Dan selama Aceh lebih mengandalkan lobi daripada memperkuat sistem politiknya sendiri, selama itu pula Aceh akan terus berharap kepada keputusan orang lain untuk menentukan masa depannya.

Penulis,

Tarmidinsyah Abubakar

Presidium Aceh Bangkit

(Global Aceh Awakening)